Home Nasional Terkait Nama Amien Rais di Kasus Alkes, KPK: Itu Fakta Hukum

Terkait Nama Amien Rais di Kasus Alkes, KPK: Itu Fakta Hukum

4
0
SHARE
Iklan by Don

Penyebutan nama Amien Rais dalam kasus korupsi alat kesehatan (alkes) memicu reaksi keras dari sejumlah pihak.

Politisi PAN Muslim Ayub menuding disangkut pautkannya nama Amien Rais oleh jaksa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sangat kental dengan aroma politisasi.

Bahkan terang-terangan Ayub menilai KPK sudah dijadikan alat kelompok tertentu untuk melakukan pembalasan terhadap orang yang kritis terhadap pemerintah.

Selain Ayub, juga dari tokoh senior Partai Keadilan Sejahtera yang sekarang menjabat sebagai Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat, Hidayat Nur Wahid. Menurut Hidayat dikait-kaitkannya Amien Rais dalam kasus tersebut sebagai pembunuhan karakter, juga sebuah bentuk kriminalisasi tokoh muslim.

Hidayat menyebut, ada sebuah agenda politik dan pencemaran nama baik tokoh islam di balik penyebutan nama Amien Rais.

Menanggapi hal tersebut, Juru Bicara KPK Febri Diansyah mengatakan, yang disampaikan KPK dalam persidangan Tipikor merupakan fakta hukum. Dengan demikian KPK meminta kasus tersebut tidak dikaitkan ke ranah politis.

“Yang kita sampaikan di persidangan dan dapat disimak secara terbuka adalah fakta-fakta hukum. Sebaiknya KPK tidak ditarik pada kepentingan politik tertentu,” kata Febri, melalui pesan tertulis kepada Kompas.com, Minggu (4/6/2017).

Febri juga menegaskan, KPK sebagai lembaga penegak hukum, memperlakukan semua orang sama di mata hukum. Apapun partainya, oposisi ataupun tidak bukan menjadi persoalan.

Juru Bicara KPK Febri Diansyah

Kasus korupsi Alkes yang ditangani KPK menurut Febri merupakan kasus yang cukup serius. Sebab kasus korupsi alkes itu justru terjadi ketika wabah flu burung muncul.

Negara pun dirugikan akibat perbuatan korupsi ini. Karenanya, KPK justru membutuhkan dukungan semua pihak dalam menangani kasus ini.

“Dugaan kerugian keuangan negara hampir setengah dari nilai proyek jika dikurangi pajak. Justru kita harapkan semua pihak mendukung pengungkapan kasus ini,” ujar Febri.
RAMAI-RAMAI BEREAKSI

Politisi Partai Amanat Nasional (PAN) Muslim Ayub mempertanyakan sangkut paut nama Amien Rais dalam kasus korupsi alat kesehatan (alkes) dengan terdakwa mantan Menteri Kesehatan Siti Fadilah Supari.

Dalam sidang di pengadilan tindak pidana korupsi, Jakarta, Rabu (31/5/2017) lalu, Jaksa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyebut dana korupsi alkes mengalir ke rekening Amien sebanyak 6 kali, dengan total Rp 600 juta.

Muslim mengatakan, kalau bicara aliran dana dari korporasi, pastinya tidak mungkin hanya dari satu korporasi untuk satu subjek hukum saja. Korporasi tersebut pasti melakukan banyak transaksi ke banyak pihak.

“Tapi kenapa yang disorot hanya aliran dana ke Pak Amien?” kata Ayub kepada Kompas, Minggu (4/5/2017).

Ayub pun mendapat informasi bahwa jaksa KPK yang menuntut Siti Fadilah Supari berasal dari Kejaksaan Agung. Dengan latar belakang itu, ia pun menilai penegakan hukum yang terjadi tidak bisa dipisahkan dari situasi politik.

“Ada kecenderungan Kejaksaan bahkan KPK jadi alat kelompok tertentu untuk melakukan pembalasan terhadap orang-orang yang kritis terhadap pemerintahan,” ucap anggota Komisi III DPR ini.

Hal serupa dinyatakan oleh Ketua Umum PP Pemuda Muhammadiyah Dahnil Anzar Simanjuntak.

Dahnil menilai, ada upaya penghancuran nama baik dengan menyebut Amien Rais terlibat korupsi.

Padahal, menurut Dahnil, sudah jelas tuntutan jaksa tak mengkualifikasikan peran Amien Rais hanya sebatas menerima aliran dana, bukan sebagai aktor pelaku pidana.

Apalagi, lanjut Dahnil, Amien mengklarifikasi bahwa dana itu dari Soetrisno Bachir, yang memang dekat dan sering membantu Amien. Dahnil mengganggap wajar apabila Amien tak mempertanyakan asal usul dana tersebut.

Selain itu, Wakil Ketua MPR Hidayat Nur Wahid pun angkat bicara terkait penyebutan nama Amien Rais di kasus alkes. Hidayat menilai, dikait-kaitkannya Amien dalam kasus tersebut sebagai pembunuhan karakter, juga sebuah bentuk kriminalisasi tokoh muslim.

“Tapi kan begitu namanya disebut di pengadilan itu kan kemudian. Apalagi media menyebutnya dengan besar-besaran menjadi seolah-olah beliau menjadi tersangka. Ini jelas bahwa merupakan nama baik, ini merupakan kriminalisasi. Dan lagi-lagi terkait ini dengan tokoh umat Islam,” ujar Hidayat di DPP PKS, Jalan TB Simatupang, Jakarta Selatan, Minggu (4/6).

Hidayat juga menilai, dengan adanya kasus ini masyarakat akan mulai mempertanyakan profesionalitas KPK. Sebab bisa jadi kasus ini merupakan sebuah agenda politik untuk mecemarkan nama dari tokoh-tokoh islam.

“Ini yang menimbulkan fitnah, kriminalisasi dan pencemaran nama baik yang pada akhirnya orang akan mempertanyakan tentang profesionalitas KPK dalam pemberantasan korupsi. Orang akan melihat ini bukan lagi pemberantasan korupsi. Ini adalah agenda politik. Dan agenda politik lagi lagi terkait dengan pencemaran nama baik tokoh-tokoh umat Islam,” tuturnya.

Source link

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here